Faculty In News Desember 2017

256 Orang dari Paguyuban P2S Geruduk DPRD Jawa Timur Tuntut Kejelasan Sebagai Pihak Pembeli

jatim.tribunnews.com, Senin, 4 Desember 2017 14:42

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Total lebih dari 256 orang terlihat memenuhi lobby di DPRD Jawa Timur. Mereka adalah korban pembeli hunian dan apartemen dari SIPOA Grup. Dian Purnama dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Unair mengatakan, total ada 256 orang yang saat ini menjadi korban dugaan penipuan oleh SIPOA Grup. “Paguyuban ini berdiri sejak keresahan para pembeli mulai mencuat,” ungkap Dian Purnama kepada awak media, Senin (4/12/2017). Read More..

Ratusan Pembeli Proyek Sipoa Minta Uangnya Dikembalikan

m.suarasurabaya.net, Senin, 04 Desember 2017 | 15:27 WIB

suarasurabaya.net| Sekitar 50 orang perwakilan dari 256 anggota Paguyuban Pembeli Proyek Sipoa (P2S) datang ke kantor DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya, Senin (4/12/2017).

Mereka hendak mengadukan masalah pembelian proyek properti PT Sipoa Group, baik di Surabaya dan Sidoarjo, sebagian juga di Bali, yang tak kunjung dibangun sampai hari ini.

Antonius Djoko Muljono Ketua Paguyuban P2S mengatakan, para pembeli yang tergabung dalam paguyuban kini hanya meminta uang mereka dikembalikan tanpa syarat.

“Kalaupun hari ini dibangun, kami sudah tidak lagi percaya. Kami hanya meminta uang kami dikembalikan,” ujarnya kepada suarasurabaya.net. Read More…

Pengamat Hukum Universitas Airlangga: Waspadai Penyelewengan APBD oleh Calon Incumbent

surabaya-tribunnews-com, Kamis, 7 Desember 2017 23:10

SURYA.co.id | SURABAYA – Banyaknya kepala daerah mecalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran di APBD. Majunya para figur incumbent tersebut, memunculkan peluang penyalahgunaan anggaran untuk memanfaatkan anggaran daerah demi kepentingan politik. Pengamat hukum dari Unair, Sogar Simamora menuturkan bahwa peluang tersebut muncul mengingat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara detail membahas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selama ini, pengadaan barang dan jasa hanya menggunakan landasan hukum berupa Peraturan Presiden. Read More..

Kibuli Pembeli Apartemen Murah, Pengembang Sipoa Group Diadukan ke DPRD Jatim

skanaa.com

SURABAYA, INIKATA.com-Paguyuban Pembeli Proyek Sipoa (P2S) menemui Komisi A DPRD Jatim, senin (4/12) sore. Pasalnya, ratusan anggota P2S tersebut ditipu pengembang pembangunan Apartemen Sipoa di daerah Desa Tambakoso kecamatan Waru.

“Kami tertarik karena tahun 2014 lalu ada iklan apartemen murah dengan per bulannya Rp 500 ribu. Setelah kami lunasi selama tiga tahun ternyata pihak pengembang tak kunjung membangun apartemen tersebut,”ungkap ketua P2S Antony saat ditemui di Surabaya, Senin (4/12/2017). Read More..

Dewan Segera Panggil Sipoa untuk Memberikan Klarifikasi

kelanakota.suarasurabaya.net, Senin, 04 Desember 2017 | 17:32 WIB

suarasurabaya.net – Rapat dengar pendapat perwakilan Anggota Paguyuban Pembeli Proyek Sipoa (P2S) di Ruangan Rapat Komisi A DPRD Jawa Timur, Senin (4/12/2017) berlangsung lancar.

Sebanyak 50 orang perwakilan dari 256 anggota Paguyuban P2S didampingi advokat dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Airlangga menyampaikan keluhan soal masalah pembelian properti dari PT Sipoa Group. Read More..

Pengamat Hukum Universitas Airlangga: Waspadai Penyelewengan APBD oleh Calon Incumbent

surabaya-tribunnews-com, Kamis, 7 Desember 2017 23:10

Basuki Rekso Wibowo: Penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional Sudah Mendesak

hukumonline.com,

Nasib berbeda dialami Burgerlijk Wetboek(BW), atau dikenal sebagai KUH Perdata, dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/RBG, ‘kitab’ hukum acara perdata. Berusia lebih dari seratus tahun, nasib pembaruan hukum perdata dan hukum acaranya tak menentu. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sudah berkali-kali mengundang ahli, menggelar pertemuan ilmiah, dan sosialisasi draf RUU Hukum Acara Perdata, toh hingga kini nasibnya tak sebaik hukum acara pidana. Read More..

Indonesia Butuh UU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yang Berkeadilan

nusapos.com, Thursday, 07 December 2017 | 20:29:17 WIB

SURABAYA (Nusapos.com) – Berangkat dari keprihatinan terhadap carut marutnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalangan akademisi Fakultas Hukum (FH) Unair bekerjasama dengan ikatan alumni FH Unair dan advokat alumni FH Unair Surabaya akan menggelar seminar nasional bertema Membangun Sistem Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkeadilan di Garden Palace Hotel Surabaya pada Sabtu (16/12) mendatang.

Prof Dr Y. Sogar Simamora, SH, Mhum guru besar FH Unair Surabaya merangkap ketua panitia seminar nasional dalam rangka peringatan pendidikan tinggi hukum di Surabaya ke 65 dan Dies Natalis ke 63 Unair Surabaya mengatakan hingga saat ini Indonesa belum memiliki UU yang khusus mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah karena yang ada baru berupa Perpres No.54/2010 yang diubah menjadi Perpres No.4/2015. Read More…

Pengamat Hukum Universitas Airlangga: Waspadai Penyelewengan APBD oleh Calon Incumbent

surabaya-tribunnews-com, Kamis, 7 Desember 2017 23:10

Pilkada, Pakar Hukum Minta Kepala Daerah Tidak Salahgunakan Anggaran

pojokpitu.com, Kamis, 07-12-2017 | 19:39

Surabaya pojokpitu.com, Menjelang tahun politik pada 2018 dan banyaknya kepala daerah yang maju Pilkada Serentak maupun Pilgub Jatim menimbulkan kekhawatiran dalam penggunaan anggaran di APBD. Dikhawatirkan, terdapat penyalahgunaan anggaran. Untuk itu, pakar hukum UNAIR meminta kepala daerah tidak memanfaatkan anggaran daerah untuk kepentingan politik.
Prof. DR. Sogar Simamora, guru besar Fakultas Hukum (FH) Unair, menuturkan, “Selama ini tidak ada undang-undang atau aturan detail terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Yang ada peraturan presiden pengadaan barang dan jasa, dan itu tidak mengatur detail dalam pelaksanaan, realisasi bahkan sanksi, sehingga aturan terkait pengadaan barang dan jasa sangat lemah.” Read More..

HAT DAS GOTT GEWOLLT?

surabayapagi.com, Jum'at,08 Desember 2017 | 01:58 WIB

GUNUNG Agung yang tegak menjulang menghias Pulau Dewata terus menunjukkan pesan kuasanya. Usai abu vulkanik membubung ke angkasa sembari menggapaikan “lambai pijar” yang bersetelungkupan dengan “cengkerama” awan panas. Kisah selanjutnya adalah lahar dingin “sang paku bumi” ini mengalir deras ke Sungai Yeh Sah di Rendang, Bali sejak Rabu 29 November 2017. Seperceritaan mengenai “dongeng lama” Gunung Agung bersahut, menyerta setia pula terjangan banjir dan longsor yang menepis Pulau Jawa dari arah selatan.

Pacitan memanggungkan derita yang sangat menyayat. 6 orang menghadap Tuhan lebih cepat dari yang diprasangkakan sanak saudaranya dengan rintihan yang bersambung dengan 19 warga “disapu timbunan” longsor. Siklon tropis dan cuaca ekstrem yang “menampilkan” si Cempaka dan Dahlia menjadi permakluman bahwa peristiwa ini memang “kodrati”. Read More..

DKS, SENI DIBATAS IMAJI

surabayapagi.com, Senin,18 Desember 2017 | 00:23 WIB

KABAR burung itu menggumpal menjadi warta nyata bahwa organ Dewan Kesenian Surabaya (DKS) harus onclang (pindah) dari situs Balai Pemuda. Ceritanya senyaris kengerian pendudukan Israel atas tanah Palestina karena kisah yang torehkan adalah jejak pengusiran. Seni diperagakan sebatas labirin yang menggumpal di Balai Pemuda yang berubah seperti legenda ludruk dalam ujaran caplak andeng-andeng, kalau pemegang daulat memandang gak tepak, yo harus ditendang.

Sebuah elegi yang akan menawarkan parodi di abad 21 dengan atribut paling gamblang: ternyata masih ada penggenggam otoritas kota yang melihat institusi kesenian tidak pantas bertahta di sentrum kota Balai Pemuda. Dan seni berposisi sebagai “gerakan yang harus dikalahkan” dengan perangkat hukum yang berpihak kepada yang kuat.

Berhala Kolonialisme

duta.co, 8 Desember 2017

SURABAYA terlihat berbedak tebal dengan taman-taman yang sumringah berbunga-bunga. Saya tentu berbangga dengan raihan piala dengan tetap mau mendengar rintih lirih bahwa dalam “rahim kota” yang tampak kinclong ini, ternyata membuncah masalah yang tersembunyi di balik panggung kehidupannya. Semua orang menyaksikan gebyar pembangunan Kota Pahlawan yang begitu meriah digeber. Sayang akhir-akhir ini “sang sutradara” menampilkan lakon ontran-ontran penghancuran latar peradaban. Gedung-gedung tinggi dijulangkan dan “Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar 10 yang menggerakkan 10 November 1945” diratakan. Read More..

Majmaal Bahrain

surabayapagi.com, Senin,11 Desember 2017 | 00:25 WIB

PALESTINA. Sebuah torehan luka dan lelehan air mata tanpa jeda akibat ulah “kerumunan gerombolan” yang apabila meminjam kata-kata Bernard Shaw merasa “menjadi manusia adimanusia”, dalam karya cerdasnya Man and Superman: A Comedy and A Philosophy (1903). Hanya saja, apa yang dilakonkan Israel di Tanah Palestina bukanlah dongeng dan kisah para komedian yang lucu untuk dipersaksikan. Tragedi kemanusiaan yang tergelar di Gaza, Sabtu 9 Desember 2017 kemarin itu, pada saat dunia protes keras atas ulah pengibukotaan Jerusalem bagi Israel, merupakan wujud kepongahan yang tidak terperikan. Tentara Israel membombardir warga Gaza dan darah tumpah membasahi jalanan. Intifadah diserukan dan jihad akan semakin berkobar. Perang dipicu oleh kesombongan bangsa yang merasa sok jagoan. Read More..

DKS, SENI DIBATAS IMAJI

surabayapagi.com, Senin,18 Desember 2017 | 00:23 WIB

Nama Tiga Politisi Hilang dari Dakwaan e-KTP, Ketua KPK Sebut Tak Ada "Deal"

Kompas.com - 16/12/2017, 16:18 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com – Agus Raharjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), menegaskan pihaknya tidak berpihak kepada siapapun dan tidak membuat kesepakatan atau “Deal” dengan pihak manapun terkait pengusutan mega korupsi E-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.

Penegasan itu menanggapi pertanyaan wartawan soal hilangnya tiga nama politisi dalam dakwaan jaksa KPK yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/12/2017) lalu. Read More…

Nama Tiga Politisi PDIP Hilang dari Dakwaan e-KTP, KPK Ada Deal Apa Nih?

medan.tribunnews.com, Sabtu, 16 Desember 2017 17:28

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA – Agus Raharjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), menegaskan pihaknya tidak berpihak kepada siapapun dan tidak membuat kesepakatan atau “Deal” dengan pihak manapun terkait pengusutan mega korupsi e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.

Penegasan itu menanggapi pertanyaan wartawan soal hilangnya tiga nama politisi dalam dakwaan jaksa KPK yang dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/12/2017) lalu.

“Kami tidak ada kesepakatan, kita tidak ada deal,” kata Agus usai menjadi pembicara seminar nasional Membangun Sistem Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berkeadilan di Surabaya, Sabtu (16/12/2017). Read More..

DKS, SENI DIBATAS IMAJI

surabayapagi.com, Senin,18 Desember 2017 | 00:23 WIB

Nama Tiga Politisi Hilang dari Dakwaan e-KTP, Ketua KPK Sebut Tak Ada "Deal"

viva.co.id - Sabtu, 16 Desember 2017 | 15:49 WIB

VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menegaskan, tidak ada intervensi politik di balik hilangnya beberapa nama politikus PDI Perjuangan dalam dakwaan Setya Novanto, terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP. Hal itu berbeda dengan dakwaan lainnya dalam perkara yang sama.

Tiga nama politikus PDIP yang disorot karena namanya tidak disebutkan sama sekali dalam dakwaan antara lain mantan anggota DPR RI yang kini Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

“KPK pasti tidak berpihak, KPK tidak ada deal,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo usai menjadi narasumber dalam seminar ‘Membangun Sistem Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkeadilan’ di Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Desember 2017.

Advokat: Pengadaan Barang dan Jasa Belum Dipayungi Undang-undang

jatim.tribunnews.com, Sabtu, 16 Desember 2017 12:08

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Advokat Alumni Airlangga untuk mengadakan seminar nasional. Seminar nasional tersebut dalam rangka memperingati pendidikan tinggi hukum di Surabaya yang ke-65, dan dies natalis ke-63 Unair Surabaya. Seminar ini digelar di Hotel Garden Palace Surabaya, Sabtu (16/12/2017). Seminar tersebut bertemakan “Membangun Sistem Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkeadilan”. Menurut Suhar Adi selaku pembicara dalam seminar tersebut, undang-undang barang dan jasa saat ini memang diperlukan.

DKS, SENI DIBATAS IMAJI

surabayapagi.com, Senin,18 Desember 2017 | 00:23 WIB

Bukan Negara Kutukan

duta.co- 22 Desember 2017

LINTAS pekan lalu dan kini, waktu meretas dalam aktivitas saya di Jawa Barat maupun Bali dengan menyapa banyak keluarga. Agenda kumpul sedulur-sedulur dari wilayah yang berbilang DKI Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Garut, Majalengka, Ciamis dan ragam daerah lainnya sambil menyapa dengan hati. Refleksi akhir tahun bagi keluarga besar saya dengan menggelar acara yang berselancar di Hari Ibu 22 Desember 2017 dihelat dalam semarak Ahad, 17 Desember 2017. Dalam lingkup itulah kami yang menyiapkan arena rembuk keluarga di tanggal 15 dan 16 Desember 2017 merasakan goyang alam yang kemudian ramai dibincang sebagai gempa. Ya … gempa datang lagi mengulang lakonnya. Kabar dari keluarga di Tasikmaya langsung menyebar bagai bah yang membanjir jalanan jiwa. Gempa berkekuatan 6,9 SR itu “menyapa” penuh gelegak yang mengguncang. Read More..